KPK Menginginkan Kematian Bagi Terpidana Korupsi Selama COVID-19 Merebak

KPK Menginginkan Kematian Bagi Terpidana Korupsi Selama COVID-19 Merebak – Komisi Pemberantasan Korupsi menginginkan hukuman mati bagi orang-orang yang dihukum karena korupsi selama wabah COVID-19, dalam pembalikan tajam dari fokusnya baru-baru ini pada pencegahan daripada secara aktif melakukan penyelidikan.

Menurut ketua KPK Firli Bahuri, badan tersebut akan mendapatkan hukuman maksimum yang diizinkan berdasarkan undang-undang.

Dengan pemerintah menggelontorkan Rp 62,3 triliun (US $ 3,9 miliar) ke dalam langkah-langkah nasional untuk memerangi COVID-19 dan meluncurkan program jaring pengaman sosial, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa banyak dari uang itu bisa digelapkan.

“Ingat bahwa korupsi selama bencana dapat dihukum mati,” kata Firli dalam sebuah pernyataan pers, Sabtu.

Dia mengajukan Pasal 2 UU Anti Korupsi 2001, yang menyatakan bahwa hukuman maksimum dapat diberikan dalam keadaan tertentu. Kartu Poker

Tidak ada terpidana korupsi di Indonesia yang pernah dijatuhi hukuman mati. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman ada di tangan pengadilan, yang harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan.

Terlepas dari instruksi pemerintah pekan lalu untuk semua orang untuk bekerja dari rumah, semua staf KPK, termasuk penyelidik, akan terus bekerja dari kantor mereka di Kuningan, Jakarta Selatan, kata Firli.

Ketika ia menduduki posisi ketua KPK pada Desember 2019, komisaris polisi umum bersumpah untuk bekerja mencegah korupsi dan membina koordinasi yang lebih baik dengan lembaga-lembaga pemerintah, yang sebelumnya telah menjadi target banyak penyelidikan KPK.

Pendekatan barunya datang dengan UU KPK yang baru diberlakukan pada bulan Oktober, yang secara efektif menghilangkan banyak independensi badan antigraft dan beberapa alat investigasi yang lebih efektif, termasuk penyadapan.

Di antara proyek-proyek utama yang diprakarsai adalah konversi Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta Pusat menjadi rumah sakit dan menggunakan dua pulau kecil di provinsi Kepulauan Riau untuk menampung ribuan pasien COVID-19.

Firli memperingatkan untuk tidak mengharapkan KPK untuk melakukan penggerebekan atau menyengat operasi untuk menangkap tersangka korupsi dalam tindakan, suatu metode yang terbukti efektif di masa lalu.

“Kami memahami bahwa banyak kritikus ingin melihat penggerebekan KPK dan mereka menginginkan hasil,” katanya, mencatat menurunnya kepercayaan publik terhadap agensinya seperti yang ditunjukkan oleh beberapa survei terbaru.

Tapi kami tidak melakukan penggerebekan sebagai tujuan atau tipuan hanya untuk menunjukkan bahwa KPK bekerja.